Seputar Penelitian

Amirullah. 2010. Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Tingkat Stres Karyawan.

Seiring dengan persaingan perusahaan yang makin berkembang dan menuntut kinerja yang semakin maksimal, sangat berpengaruh besar pada stress kerja. Perusahaan-perusahaan dihadapkan pada mayoritas kerja yang penuh dengan stres. Stres kerja kerap menjangkit banyak pihak ditempat kerja, sehingga banyak sekali orang mencari ketegangan untuk mendapatkan sedikit kesenangan setelah berjam-jam dihadapkan pada suatu pekerjaan yang penuh dengan stres seperti menonton pertandingan. 

Semakin stres dan menegangkan maka akan semakin seru, namun akan lain ceritanya kalau kita mengartikan stres sebagai keadaan di bawah tekanan, dan tentunya yang ada dibayangan kita adalah suatu ketegangan, kelelahan, kecemasan, depresi, rasa khawatir, bahkan kemarahan. Tak jarang orang menganggap bahwa kerja adalah sumber stres yang paling relevan dan sebaliknya rekreasi, cuti, atau liburan adalah sumber pelepasnya. Hal ini menyebabkan pengertian stres bergeser ke arah yang negatif, sehingga semua ingin menghindarinya. Reaksi orang tidak akan sama terhadap situasi stres yang sama.

Stres yang dialami seseorang sebenarnya berada dibawah kontrol orang itu sendiri, karena masalahnya ada didalam cara seseorang tersebut mempersepsikannya. Setiap aspek di pekerjaan dapat membangkitkan stres. Sumber stres yang menyebabkan seseorang tidak berfungsi secara optimal, atau yang menyebabkan seseorang jatuh sakit, tidak saja datang dari satu macam pembangkit stres, tetapi datang dari beberapa macam pembangkit stres, dan sebagian besar adalah dari waktu manusia bekerja, karena lingkungan pekerjaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan seseorang bekerja. 

Hasil penelitian Hurrell dkk (Munandar, 2001) suara yang bising, lingkungan kerja yang kotor dan tidak sehat oleh para pekerja pabrik di nilai sebagai faktor yang tinggi sebagai pembangkit stres. Menurut para ahli, stres kerja dapat menimbulkan dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk juga bagi yang bersangkutan dan organisasi atau perusahaan. Stres yang terlalu banyak akan membuat kesehatan seseorang menurun dan cenderung tidak produktif, tetapi sebaliknya stres dalam jumlah yang kecil akan bermanfaat karena dapat membantu memusatkan perhatian dan kinerja karyawan. 

Dalam bentuk PDF, anda dapat mendownload Makalah ini secara lengkap melalui file Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Tingkat Stres Karyawan.

image source by europeancleaningjournal.com

Abdul Gafur, Wahyuni Langelo. 2011. Screening Hipertensi di Warung Kopi Mamiri Tamalanrea.

Hipertensi adalah salah satu penyebab kematian nomor satu secara global. Komplikasi pembuluh darah yang disebabkan hipertensi dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, infark jantung (penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan jaringan), stroke, dan gagal ginjal. Komplikasi pada organ tubuh menyebabkan angka kematian yang tinggi. Gangguan kerja organ selain menyebabkan penderita, keluarga dan negara harus mengeluarkan lebih banyak biaya pengobatan dan perawatan, yang juga menurunkan kualitas hidup penderita.

Di banyak negara saat ini, prevalensi hipertensi meningkat sejalan dengan perubahan gaya hidup seperti merokok, obesitas, inaktivatas fisik, dan stres psikososial. Hipertensi sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat (public health problem) dan akan menjadi masalah yang lebih besar jika tidak ditanggulangi sejak dini. Pengendalian hipertensi, bahkan di negara majupun, belum memuaskan. Secara rata-rata, pengendalian hipertensi baru berhasil menurunkan prevalensi hingga 8%. Akan lebih baik jika penanganan hipertensi diintegrasikan dengan sistem kesehatan karena menyangkut aspek ketenagaan, sarana dan obat-obatan. Obat yang telah berhasil diproduksi teknologi kedokteran harganya masih relatif mahal sehingga menjadi kendala penanganan hipertensi, terutama bagi yang memerlukan pengobatan jangka panjang. Berdasarkan data WHO dari 50% penderita hipertensi yang diketahui hanya 25% yang mendapat pengobatan, dan hanya 12,5% yang diobati dengan baik (Depkes RI,2007). 

Dalam bentuk pdf, anda dapat mendownload selengkapnya file Screening Hipertensi di Warung Kopi Mamiri Tamalanrea.
sumber gambar: harianjogja.com

Ashar. 2011. Menelisik Reformasi Pembangunan Kesehatan Di Indonesia.

Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dari kehidupan seseorang. Kesehatan sebagai hak asasi telah menjadi kebutuhan mendasar dan tentunya menjadi kewajiban negara dalam upaya pemenuhannya. Kesehatan juga komponen pembangunan yang memiliki nilai “investatif”, hal ini dikarenakan berbicara tentang kesehatan maka akan membicarakan juga tentang ketersediaan tenaga siap pakai dalam hal ini Sumber Daya Manusia yang sehat dan produktif tentunya.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, (Nasir, 2009). 


Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di tengah beban dan permasalahan kesehatan yang semakin pelik, dibutuhkan strategi jitu untuk menghadapinya, (Menkes, 2006).

Pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan sebagai penanggungjawab pengelolaan negara di bidang kesehatan selanjutnya melakukan upaya penyusunan rencana pembangunan kesehatan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Yang dikaji kemudian adalah pembangunan kesehatan yg diawali dengan visi 2010 di masa menteri dr. Sujudi, kemudian dimasa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I yang di jabat Ibu Siti Fadillah Supari, dan yang terakhir dan sedang berlangsung adalah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang di jabat Ibu Endang.

Tak bisa kita pungkiri, pergantian tampuk pemerintahan ternyata belum memberikan nuansa baru dalam pembangunan kesehatan. Bisa dikatakan kesehatan belum menjadi isu utama dalam strategi pembangunan di Indonesia padahal kita.......

Dalam bentuk pdf, anda dapat mendownload Makalah ini secara lengkap melalui file Menelisik Reformasi Pembangunan Kesehatan Di Indonesia.
sumber gambar: jakartapress.com

Ashar. 2010. Pedoman Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia.

Di Indonesia telah lama beroperasi program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yaitu PT Jamsostek, PT Askes PT Taspen, PT Asabri, Bapel JPKM dan berbagai program-program jaminan sosial mikro, tetapi cakupannya masih relatif rendah dan terbatas pada pekerja sektor formal. Badan-badan tersebut beroperasi secara parsial masing-masing berlandaskan undang-undang atau peraturan yang terpisah, tumpang tindih, tidak konsisten, dan kurang tegas.Sementara itu, diketahui bahwa manfaat yang diterima peserta masih terbatas sehingga peserta tidak terlindungi secara optimal.Pengelolaan lembaga dianggap belum transparan dan dengan manajemen yang profesionalitasnya masih perlu ditingkatkan...

Catatan: Judul di atas merupakan judul buku yang ditugaskan dosen M.K. Hukum, Etika, dan Regulasi Kesehatan. Dalam bentuk pdf, anda dapat mendownload secara lengkap file Pedoman Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia.
sumber gambar: jamsosindonesia.com

Ashar. 2010. Aspek Hukum Informasi Kesehatan.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab setiap orang, keluarga dan masyarakat serta didukung oleh pemerintah. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pembangunan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk itu upaya kesehatan harus ditingkatkan secara terus menerus untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan (depkes, 2010).


Pada bidang kesehatan yang menyangkut dengan informasi tentunya juga mengandung unsur hukum didalamnya. Sesuatu dikatakan mengandung aspek hukum (Sanjoyo, 2007), bila didalamnya :
1. Mempunyai nilai hukum.
2. Isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan.

Pada UU Kesehatan Tahun 2009 dijelaskan "setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, lingkungan yang sehat dan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab" (pasal 7). Kemudian dilanjutkan pada pasal 8 "setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dan tenaga kesehatan".

Yang perlu digaris bawahi pada pasal diatas adalah Informasi Kesehatan. Ini menunjukkan bahwa konstitusi kita mengakui adanya hak untuk memperoleh informasi kesehatan atau dengan kata lain informasi kesehatan didalamnya......

Dalam bentuk pdf, anda dapat mendownload Makalah ini secara lengkap melalui file Aspek Hukum Informasi Kesehatan.
sumber gambar: majalahdokterkita.com

Ashar. 2010. Hubungan Sikap dan Keterampilan Terhadap Kinerja Petugas Promosi Kesehatan.

Pembangunan kesehatan Indonesia bertujuan memandirikan masyarakat untuk hidup sehat. Perilaku hidup sehat dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan agar menjadi bagian dari norma hidup dan budaya masyarakat. Salah satu strategi utama Departemen Kesehatan adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat (Hapsara, 2004).

Strategi untuk mencapai Visi Indonesia Sehat 2010-2015 adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dengansasaran utamanya antara lain di setiap desa tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang kompeten dan pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit, Puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu (Fahriadi, 2006).


Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kinerja terbaik dari tenaga promosi kesehatan dan tenaga kesehatan lain. Namun, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu masih sulit dilaksanakan. Tidak jarang didengar tentang buruknya praktek pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan kepada masyarakat baik di Rumah Sakit, Puskesmas, maupun klinik-klinik pelayanan kesehatan. Adanya tenaga kesehatan tidak mengerjakan yang seharusnya mereka kerjakan dan ada tenaga kesehatan yang mengerjakan sesuatu yang seharusnya bukan wewenangnya/kompetensinya. 

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia kesehatan yang pada satu sisi adalah unsur penunjang utama dalam pelayanan kesehatan, pada sisi lain ternyata kondisi kualitas saat ini masih kurang. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam membuat perencanaan pelayanan kesehatan serta sikap perilaku dalam mengantisipasi permasalahan kesehatan yang terjadi, ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa masih lemahnya tingkat kinerja aparatur pelayanan publik dalam pelayanan kesehatan (Fahriadi, 2003).

*Tugas latihan pada M.K. Biostatistik pada Konsentrasi Promkes, PPS Kesmas Unhas 2010. Penulis kutip langsung dari Latar Belakang Tesis Hendri Parluhutan L.Tobing, “Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas". Dikarenakan tugas ini lebih fokus kepada metode dan analisis penelitian. 
Dalam bentuk pdf, anda dapat mendownload secara lengkap file Analisis Hubungan Sikap dan Keterampilan Terhadap Kinerja Petugas Promosi Kesehatan.
sumber gambar: klungkung1.diskesklungkung.net

Stroke merupakan penyakit degenerative yang banyak menimpa masyarakat perkotaan walaupun kasus tersebut juga bisa dijumpai pada masyarakat pedesaan. Disisi lain stroke kini tak menjadi penyakit yang didominasi oleh orang tua saja, tetapi pada orang muda pun bisa dijumpai juga. Sebagaimana yang dikutip Rohayati (2010) dari buku Seri Gaya Hidup Sehat: Cara Bijak Hadapi Stroke,…….bahwa: "Stroke tak lagi hanya menyerang kelompok lansia, namun kini cenderung menyerang generasi muda yang masih produktif. Stroke juga tak lagi menjadi milik warga kota yang berkecukupan, namun juga dialami oleh warga pedesaan yang hidup dengan serba keterbatasan".

Kemudian yang diungkapkan lebih komprehensif oleh Alex (2008) bahwa: "Penyakit jantung dan stroke sering dianggap sebagai penyakit monopoli orang tua. Dulu memang penyakit-penyakit tersebut diderita oleh orang tua terutama yang berusia 60 tahun ke atas, karena usia juga merupakan salah satu faktor risiko terkena penyakit jantung dan stroke. Namun sekarang ini ada kecenderungan juga diderita oleh pasien di bawah usia 40 tahun. Hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan gaya hidup, terutama pada orang muda perkotaan modern. Ketika era globalisasi menyebabkan informasi semakin mudah diperoleh, negara berkembang dapat segera meniru kebiasaan negara barat yang dianggap cermin pola hidup modern. Sejumlah perilaku seperti mengkonsumsi makanan siap saji (fast food) yang mengandung kadar lemak jenuh tinggi, kebiasaan merokok, minuman beralkohol, kerja berlebihan, kurang berolah raga, dan stress, telah menjadi gaya hidup manusia terutama di perkotaan. Padahal kesemua perilaku tersebut dapat merupakan faktor-faktor penyebab penyakit jantung dan stroke".

Dalam bentuk pdf, anda dapat mendownload Makalah ini secara lengkap melalui file Penerapan Cognitive Therapy Pada Klien Depresi Pasca Stroke.
sumber gambar: info-sehat.com

Ashar. 2011. Dukungan Lingkungan & Kebijakan Terhadap Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Dalam dunia kerja, di dalam melaksanakan pekerjaannya tak ada satupun tenaga kerja, mulai dari tenaga kerja biasa sampai pada jajaran top leader menginginkan terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Kecelakaan dalam bekerja adalah sesuatu yang sangat dihindari atau tidak dikehendaki oleh seorang pekerja, sebagaimana yang dinyatakan Sulaksmono dalam Santoso (2004) bahwa kecelakaan adalah suatu kejadian tak di duga dan tidak dikehendaki. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan, diramalkan dan menyebabkan orang mendapat kesulitan atau kerugian bagi dirinya (Matandi dan Wendy Rahman, 2006).

Hal ini dihindari karena dampak dari kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kerugian materi maupun non materi. Lebih detail Sulistiyono (2006) mengemukakan dampaknya sebagai berikut:......

Dalam bentuk pdf, anda dapat mendownload Makalah ini secara lengkap melalui file Dukungan Lingkungan & Kebijakan Terhadap Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

sumber gambar: griyawisata.com

Di Indonesia saat ini sekitar 750 orang menderita kretin, 10 juta mengalami gondok dan 3,5 juta orang terjangkit gangguan bentuk lain. Survey pemetaan GAKY di Indonesia menunjukkan peningkatan masalah penderitaan kretin membengkak hingga tercatat sebanyak 290.000 orang (Arisman, 2004).

Sumber utama yodium adalah makanan yang berasal dari laut yaitu garam, ikan, udang, dan kerang serta ganggang laut merupakan sumber yodium yang baik. Di daerah pantai, air dan tanah mengandung banyak yodium sehingga tanaman yang tumbuh di daerah pantai mengandung cukup banyak yodium. Semakin jauh tanah itu dari pantai semakin sedikit pula kandungan yodiumnya. (Almatsier, 2003).

Upaya peningkatan kadar yodium dilaksanakan oleh pemerintah melalui fortifikasi pangan dan suplementasi.
Upaya fortifikasi antara lain melakukan berbagai kegiatan untuk masyarakat yaitu,......

Dalam bentuk pdf, anda dapat mendownload proposal pemasaran sosial kesehatan ini secara lengkap melalui file Proposal Kampanye Pencegahan GAKY.

sumber gambar: andriobatherbal.blogspot.com

Ashar. 2011. Implementasi Program Kesehatan Gratis; Upaya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan nasional. 

Masalah kesehatan tidak lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Maka, penentuan kebijakan kesehatan harus melihat sejumlah aspek. Dalam aspek ekonomi, dengan keterbatasan dan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan, menyebabkan pihak provider menjadi kuat dan posisi pasien menjadi lemah. Hal seperti ini sangat berbahaya bagi kondisi kesehatan masyarakat.....

Dalam bentuk pdf, anda dapat mendownload Makalah ini secara lengkap melalui file Implementasi Program Kesehatan Gratis; Upaya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat.
Sumber gambar: selatan.jakarta.go.id

Ashar. 2011. Analisis Kompetensi Inti Praktisi Promosi Kesehatan.

Membaca tulisan core competencies for health promotion practitioners1 memang sangat tepat secara teoritis, namun kadang kala pada saat dilapangan kita selalu mememui persoalan. adakalanya stakeholder yang belum memahami sepenuhnya tentang rencana program yang kita ajukan. Hal ini mungkin bisa saja disebabkan oleh kurang pengalaman personal promosi kesehatan itu sendiri atau memang ada egosentris dari pemegang kebijakan daerah.

Pengalaman personal bisa diatasi dengan cara terus menerus melakukan pembiasaan atau latihan pada kompetensi yang ingin dikuasai. Pada persoalan kebijakan bisa di intervensi melalui beberapa data dilapangan yang dijadikan rujukan dalam merevisi kebijakan yang tidak relevan jika diterapkan dilapangan.

Berikut gambar (di samping) analisis perbandingan relevansi Kompetensi Inti Praktisi/Petugas Promosi Kesehatan antara Prof. Dr. dr. H.M. Rusli Ngatimin, MPH.2 dengan Assosiasi Promosi Kesehatan Australia.

Secara umum kedua kompetensi inti di atas memiliki kesamaan, namun yang membedakan Assosiasi Promosi Kesehatan Australia (APKA) lebih..............


Dalam bentuk pdf, anda dapat mendownload secara lengkap file Analisis Kompetensi Inti Praktisi Promosi Kesehatan.

Berikut adalah petikan surat yang dikirimkan ke alamat email Ibu Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih pada tanggal 22 Januari 2011 tentang Follow Up Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Assalamu alaikum wr. wb.
Kepada Ibu Menteri Kesehatan Yang Terhormat.

Walau telah disahkan pada tahun 2004 dan diadakan Judicial Review uji materi pada Agustus tahun 2005, UU No 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional masih saja diperdebatkan, baik dikalangan akademik, pemerintah, legislatif, maupun masyarakat pemerhati jaminan sosial, yang dilakukan melalui seminar, simposium dan berbagai bentuk forum lainnya. 

Berdasarkan hal itu ada beberapa wacana dan isu yang perlu digaris bawahi yakni:
* Badan penyelenggara jaminan sosial apakah multi atau tunggal saja ?
* Persoalan jaminan pensiun yang hanya diberikan kepada PNS/TNI-Polri dan tidak kepada pekerja sektor formal lainnya ?
* Nasib UU, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain sebagai tindak lanjut atau petunjuk teknis UU SJSN ?
* Model jaminan kesehatan ?

Menyangkut wacana badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) apakah multi atau tunggal, bagi penulis, sepakat dengan ide yang bergulir di komisi IX DPR RI bahwa sangat efektif jika dilaksanakan oleh hanya satu badan penyelenggara saja dengan alasan manajemen penyelenggaran yang satu atap (penggabungan BPJS dalam satu manajemen) bisa mengefektifkan kinerja BPJS. Kemudian kinerja BPJS lebih mudah terkontrol oleh pemerintah dan legislatif, karena tidak lagi melalui birokrasi yang berbelit-belit karena terbaginya beberapa badan penyelenggara. Yang perlu dilakukan tinggal pembagian sektor kewenangan program, misalnya direksi program jaminan pensiun, direksi program jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan seterusnya. Sangat mirip dengan komposisi birokrasi yang ada di Departemen-Departemen pemerintah atau mirip semacam kantor bersama Samsat.

Kemudian bagi masyarakat kecil cukup menggunakan satu kartu asuransi, mirip semacam ATM, yang berfungsi multi ganda sebagai jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, hari tua dan lain-lain. Yang terpenting dengan hanya satu kartu dapat digunakan diseluruh wilayah kedaulatan RI, sehingga tidak memberi rasa khawatir jika suatu saat masayarakat ada yang berpindah domisili.

Pada program jaminan pensiun, mestinya bisa diberlakukan juga pada pekerja sektor formal, seperti karyawan BUMN/BUMD dan karyawan swasta lainnya. Karena substansi UU SJSN mencakup seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan pada Pedoman Reformasi SJSN (2006:11) bahwa “jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat hidup layak. Kebutuhan dasarhidup yang layak yang dimaksud UU SJSN adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hal senada diungkapkan pula Said Iqbal (Sekjean Komite Aksi u/ Jaminan Sosial) bahwa “tidak adil jika selama ini pemerintah memotong setiap penghasilan rakyatnya yang masih bekerja dengan mengatasnamakan pajak tanpa meminta persetujuan rakyat untuk membiayai negara. Tapi disaat rakyatnya dalam kondisi lemah, mungkin karena sakit atau di PHK negara tidak mau bertanggung jawab sama sekali”. Padahal penulis yakin bahwa pekerja formal juga siap untuk membayar iurannya setelah mendapatkan pengetahuan tentang prospek program jaminan pensiun bagi mereka.

UU SJSN pasca enam tahun disahkan, belum ada satu pun UU atau peraturan pemerintah yang menindaklanjuti sebagai petunjuk teknis. Hal ini membuktikan kelambanan pemerintah dan legislatif dalam merespon, sangat jauh kondisinya jika dibandingkan dengan UU politik atau UU “lahan basah” lainnya yang begitu lancar responnya dan cepat disahkan. Seperti halnya UU BPJS, sampai sekarang pembahasannya masih ‘mandeg’ di Komisi IX DPR. Sebagaimana yang di ungkap Harian Pelita (21/10/2010) “Pemerintah dinilai belum siap membahas Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Ketidaksiapan pemerintah ini dapat dilihat dari kosongnya Daftar Invetaris Masalah (DIM) RUU BPJS versi pemerintah yang dikirimkan kepada DPR”. Untuk itu perlu adanya political will dari pemerintah dan DPR bahwa rancangan peraturan ini, masyarakat kecil sangat berkepentingan, dan sungguh ironis bahwa pada tahap rancangan dan pembahasan saja memakan waktu bertahun-tahun, belum lagi pada tahap implementasinya yang tidak tertutup kemungkinan bisa menimbulkan banyak masalah.

Model pendanaan jaminan kesehatan universal merupakan wacana yang dianggap paling lengkap, dengan adanya akses perawatan kesehatan preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif yang berkualitas namun terjangkau oleh semua. Sistem pendanaan yang digunakan berupa jaminan kesehatan berbasis pajak dan berbasis kontribusi. Keinginan yang kuat dari pemegang kekuasaan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan model ini. Dengan opsi kebijakan antara lain; menerapkan UU SJSN secara konsisten, menindaklanjuti UU Kessos, memperbesar anggaran kesehatan, menetapkan peran pemda, dan menjamin keberlanjutan program. Solusi aplikatif yang bisa dilakukan adalah menyusun sebuah skema database penduduk miskin bagi BPJS, sehingga error atau kesalahan identifikasi warga miskin tidak terjadi lagi, dan jaminan kesehatan menyentuh semua lapisan masyarakat. Termasuk pekerja sektor informal dan pengemis serta gelandangan yang tidak memiliki KTP sekalipun.

Sebagai penutup, walau SJSN merupakan tanggung jawab pokok Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, namun Kementerian Kesehatan merupakan bagian dari Koordinasi Kesejahteraan Rakyat sebagaiman Kepres 135 tahun 1999 bahwa Menteri Kesehatan bagian dari koordinasi Menkokesra. Atas dasar ini pulalah aspirasi ini penulis tujukan kepada Ibu Menteri Kesehatan.

Demikian sekelumit yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Menteri Kesehatan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wallaahu 'alaam bishshawaab.

Billahit taufiq walhidayah,
Wassalamu alaikum wr, wb.
sumber gambar: berita99.com